Kisruh Demo Pati 13 Agustus, Tuntutan Warga Tetap Menggema
Di Kabupaten Pati, suasana menjelang pertengahan Agustus 2025 terasa berbeda. Bukan karena perayaan Hari Kemerdekaan semata, tetapi karena rencana Demo Pati yang menyita perhatian warga dan media. Aksi ini awalnya dipicu kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%. Meski kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan, tensi di lapangan tidak serta-merta mereda.
Warga yang tergabung dalam berbagai aliansi, termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, bersikeras tetap menggelar demo 13 Agustus di alun-alun kota. Tuntutannya pun berkembang — mulai dari pembatalan kebijakan lima hari sekolah, penolakan renovasi alun-alun, hingga isu infrastruktur dan pemecatan pegawai RSUD.
Lantas, mengapa demo di Pati ini tetap berjalan meski Bupati Sudewo sudah meminta maaf? Dan apa sebenarnya yang menjadi akar kemarahan warga? Mari kita telusuri kronologi, tuntutan, dan respons yang muncul menjelang hari aksi.
Akar Masalah Demo Pati
Kebijakan Kenaikan Pajak yang Memicu Protes
Pada awal Agustus 2025, Pemkab Pati mengumumkan kenaikan PBB-P2 hingga 250%. Kebijakan ini sontak menimbulkan gelombang protes karena dianggap memberatkan masyarakat.
Bupati Pati, Sudewo, awalnya bersikap tegas dan bahkan dalam sebuah pernyataan yang viral di media sosial, ia seperti menantang warga untuk mengerahkan massa. Pernyataan ini memicu kemarahan yang lebih besar, sehingga warga mulai menggalang donasi logistik untuk aksi.
Permintaan Maaf dan Pembatalan Kebijakan
Menjelang demo 13 Agustus, Sudewo meminta maaf secara terbuka. Ia menegaskan tidak bermaksud menantang rakyat dan membatalkan kenaikan pajak tersebut. Bahkan, kebijakan lima hari sekolah yang menuai kritik juga dibatalkan. Namun, langkah ini tidak cukup untuk menghentikan rencana aksi.
Mengapa Demo Tetap Digelar?
Tuntutan yang Melebar
Meski pemicu awal, yaitu kenaikan pajak, sudah dibatalkan, sejumlah aliansi warga tetap bersikeras turun ke jalan. Mereka membawa tuntutan lain, di antaranya:
- Menurunkan Bupati dari jabatan.
- Menolak renovasi alun-alun senilai Rp2 miliar.
- Menolak pembongkaran total Masjid Alun-alun Pati.
- Mengkritisi proyek videotron senilai Rp1,39 miliar.
- Menolak pemecatan ratusan pegawai RSUD Soewondo.
Ketidakpercayaan yang Terlanjur Tumbuh
Banyak warga menilai permintaan maaf Bupati datang terlambat. Isu mengenai sikap arogan pejabat, kebijakan infrastruktur yang kontroversial, dan polemik lainnya membuat kepercayaan publik menurun.
Respons Pemerintah dan Aparat
Sikap Bupati Menjelang Demo
Menjelang hari H, Bupati Sudewo menyebut rencana demo Pati untuk menurunkan dirinya sebagai tindakan inkonstitusional. Ia meminta agar aksi berjalan damai, tidak anarkis, dan murni sebagai penyampaian aspirasi.
Kesiapan Aparat
Sebanyak 2.684 personel gabungan dari TNI, Polri, dan instansi daerah dikerahkan. Mereka bertugas mengamankan jalannya aksi di sekitar Kantor Bupati Pati dan alun-alun.
Gambaran Hari H Demo Pati 13 Agustus
Berdasarkan rencana, ribuan hingga puluhan ribu warga diperkirakan hadir. Donasi logistik terus mengalir sejak awal bulan, menggunung di sekitar lokasi aksi.
Kelompok yang tergabung bukan hanya warga biasa, tetapi juga tokoh lokal, santri, petani, dan pedagang. Situasi ini menunjukkan bahwa aksi bukan sekadar soal pajak, melainkan akumulasi kekecewaan yang sudah lama dipendam.
Potensi Dampak Demo Pati
Jika berjalan damai, demo bisa menjadi momentum perbaikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, jika diwarnai kericuhan, risiko politik dan sosial akan meningkat. Dukungan atau penolakan publik terhadap kepemimpinan Bupati bisa berubah drastis tergantung bagaimana ia merespons aspirasi ini.
Penutup
Demo Pati 13 Agustus menjadi salah satu momen penting dalam dinamika politik lokal. Dari awalnya menolak kenaikan pajak, aksi ini berkembang menjadi suara protes yang lebih luas. Permintaan maaf dan pembatalan kebijakan ternyata belum cukup memadamkan api kekecewaan.
Bagaimana hasilnya nanti? Apakah demo di Pati akan membawa perubahan nyata atau justru meninggalkan luka politik baru, semua akan bergantung pada jalannya aksi dan respons pemerintah. Baca juga artikel lainnya di kontenhakim.blog!.